Peristiwa

Solusi Palsu Korporasi Dibalik Agenda Program Energi Baru Terbarukan di Jambi

Peristiwajambi.com, JAMBI – Hingga pada tahun 2025 pemerintah Indonesia menargetkan pemanfaatan EBT sebesar 23%. Kebijakan energi terbarukan ini tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional (PP No 79/2014) dan Rencana Umum Energi Nasional (Perpres No 22/ 2017).

Pengembangan sumber energi dapat diperbaharui, termasuk biomassa merupakan fundamental bagi kesinambungan ketersediaan energi masa depan Biomassa dapat memamkan peranan penting sebagai sumber energi yang dapat diperbaharu, yang berfungsi sebagai penyedia sumber karbon untuk energi, yang dengan menggunakan teknologi modern dalam pengkonversiannya dapat menjaga emisi pada tingkat yang rendah.

Rencana umum implementasi energi baru terbarukan, pendanaan dan kebyakan fiskal dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, telah direspon oeh Pemenntah Promnsi Jambi dengan cara menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jambi. Dalam mencapai ambisi energi terbarukan ini, pelaku usaha pun ternyata dapat turut mengambil porsi Di Jambi ada dua korporasi swasta yang turut mengembangkan potensi energi terbarukan. Yakni PT. Hijau Artha Nusa (HAN) perusahaan Hutan Tanaman Industri yang bergerak disektor hutan tanaman energi untuk pengembangan tanaman biomassa.

Sektor perkebunan kelapa sawit tak luput ambil bagian. Asian Agri Gorup melalu anak usahanya pabrik kelapasawit PT. Inti Indosawit Subur (IIS) di Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, turut menjadi pemain dengan membangun Pembangkit Listnk Biogas (PLTB9) Pembakit ini berbahan baku utama yang berasal dan biomassa sisa proses produksi yang dikenal dengan nama Palm Oil Mill Effuent (POME).

“Keterlibatan korporasi dalam mendorong energi baru terbarukan, saat ini berada di tepi jurang yang curam. Karena sangat sulit mendaptkan entitas perusahaan yang memilki niat dan praktek tata Kelola yang baik, dengan bisa memastikan hak-hak masyarakat local tidak di abaikan dan keberlanjutan lingkungan hidup tidak dilanggar” ungkap Abdullah Direktur WALHI Jambi. Kamis (07/07/22) dalam Konferensi Pers WAHLI Jambi di Golden Hervest Jambi.

Dalam temuan riset lapangan yang dilakukan oleh WALHI Jambi terhadap praktek dan tata kelola PT. HAN, yang melakukan pembukaan Kawasan hutan dengan banyak menyisakan kayu tebangan hutan yang tidak digunakan oleh perusahaan, menguatkan dugaan bahwa program pengembangan industri energi terbarukan lewat pemanfaatan produk biomassa-pemerintah menyebutnya Hutan Tanaman Energi (HTE) monokultur hanya kedok belaka.

Hal tersebut karena diduga sesungguhnya, PT. HAN adalah satu entitas pra kondisi untuk memuluskan perizinan IUPHH HTI yang berada diwilayah konsesi PT. HAN. Hal tersebut dikuatkan dengan tidak berjalannya komitmen kerjasama dengan masyarakat setempat dalam membangun kerja sama dalam penyedian bahan baku yang telah-sama-sama disepakti antar pihak perusahaan dan masyarakat.

Praktek dan tata Kelola buruk juga ternyata ditemukan bukan hanya dilakukan oleh PT HAN dalam temuan riset yang dilakukan oleh WALHI Jambi. PT. IIS (Asian Agri) yang berada diwilayah Desa Lampisi, juga menimbulkan persolan dilapangan. Persoalan paling senus yang dihadapi warga Desa Lampisi yang merupakan daerah padat penduduk yang berbatasan langsung dengan areal kebun perusahaan adalah banjir, saat diguyur hujan lebat, setidaknya pemukiman warga di tiga Rukun Tetangga yang terdampak banjir.

Air banjir menggenang hingga setinggi paha orang dewasa dan akan berlangsung selama kurang lebih dua jam. Sehingga dari praktek yang berlangsung, sangat terlihat sekali bahwa, perusahaan PT IIS telah melakukan tata Kelola lingkungan yang buruk sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada banjir dengan mengorbankan masyarakat.

Energi baru terbarukan yang digaungkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam dua praktek tata Kelola korporasi wilayah terpencil di Jambi, sesungguhnya telah membatalkan inti dari semangat mendorong energi baru terbarukan yang berkeharusan berbanding lurus dengan nilai-nitai kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan hidup. (*)

Terpopuler

To Top