Peristiwajambi.com, JAMBI – Tanggal 16 Oktober selalu diperingati sebagai hari pangan sedunia. Dalam sejarahnya hari pangan sedunianya ini bertepatan dengan peluncuran organisasi pangan dan pertanian perserikatan bangsa-bangsa (FAO). Organisasi dunia ini cukup mampu untuk menyadarkan semua bangsa di dunia, bahwa kebijakan pangan harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai di era modern seperti sekarang ini, kekurangan pangan masih menjadi masalah serius di suatu Negara.
Untuk itu mari kita bersama-sama menilik bagaimana kondisi ketahanan pangan di Indonesia, khususnya Jambi. Salah satu indikator yang bisa menjadi acuan atas ketahanan pangan adalah POU (prevalence of undernourishment). Berdasarkan penghitungan POU dengan menggunakan data Susenas Maret 2020, diperoleh angka POU nasional adalah 8,34 persen. Dan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angkanya menunjukkan penurunan sebesar 0,59 poin persen.
Namun, jika dibandingkan dengan target RPJMN, angka POU nasional tersebut masih belum sesuai dengan harapan. Di dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah pusat sudah menetapkan POU sebagai salah satu indikator untuk mengukur sasaran peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Menurut RPJMN target POU di tahun 2020 adalah 6,40 persen dan menjadi 5,38 persen di tahun 2024.
Sebelum membahas lebih jauh tentang angka POU, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu POU. Prevalence of undernourishment (POU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersedian makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut (Sirusa BPS).
POU Jambi, secara umum masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka POU nasional, apalagi jika dibandingkan dengan target RPJMN. POU Jambi di tahun 2020 mencapai 9,12 persen. Angka ini dapat diartikan bahwa di tahun 2020 ada 9,12 persen penduduk di Jambi yang masih mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan, atau dengan kata lain konsumsi pangan dari 9,12 persen penduduk tersebut tidak mampu menunjang aktifitasnya secara normal, aktif dan sehat.
Secara garis besar ada beberapa hal yang menyebabkan angka POU Jambi masih cukup tinggi, pertama kemiskinan penduduk. Diketahui bahwa kemiskinan penduduk Jambi dalam kurun waktu setahun terakhir menunjukkan tren meningkat, maret 2020 angka kemiskinan Jambi 7,58 persen dan di maret 2021 menjadi 8,09 persen. hal ini seiring dengan kondisi pandemi Covid 19 yang masih melanda Indonesia. Kemiskinan menyebabkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pangan menjadi terbatas.
Kedua harga pangan yang terus meningkat. Bagi sebagian orang peningkatan harga pangan ini cukup membebani, mengingat pendapatan yang tidak meningkat. Berdasarkan rilis terbaru BPS, di Kota Jambi pada bulan Oktober 2021 inflasi terbesar terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, angkanya mencapai 1,83 persen dibandingkan dengan kondisi September 2021. Bayangkan jika peningkatan harga ini tidak ikuti oleh peningkatan pendapatan, maka yang terjadi adalah penurunan daya beli masyarakat, terutama masyarakat dengan penghasilan rendah.
Ketiga ketersedian stok pangan. Malthus (1798) telah menyatakan bahwa dunia akan mengalami ancaman kekurangan pangan di masa yang akan datang. Teori Malthus menyebutkan peningkatan produksi pangan mengikuti deret hitung dan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sehingga manusia akan mengalami permasalahan pangan di kemudian hari. Permasalahan penyediaan pangan ini juga disebabkan oleh kesejahteraan petani di sektor tanaman pangan yang masih belum baik, kondisi terakhir NTP Jambi di subsektor tanaman pangan masih dibawah angka 100, yaitu 96,68.
Ketiga pokok permasalahan diatas membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Peran pemerintah termasuk pemerintah Jambi dalam mengatasi ketidakcukupan konsumsi pangan dirasakan sangat vital. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan akar dari semua permasalahan sosial yang terjadi.
Program bantuan sosial bagi penduduk miskin termasuk yang terkait dengan pangan harus tetap diteruskan, mengingat angka kemiskinan yang terus meningkat. Bantuan sembako, BLT dan sejenisnya dirasakan cukup efektif untuk menaikkan daya beli masyarakat akan pangan agar kecukupan konsumsi pangan dapat terpenuhi.
Data penerima bansos juga harus terus diperbaharui secara kontinu, agar penduduk yang tercatat sebagai penerima bantuan adalah yang benar-benar layak. Target pengentasan kemiskinan akan mudah tercapai ketika kebocoran bantuan dapat ditekan sekecil mungkin, salah satunya dengan data yang akurat.
Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga pangan di tengah masyarakat. Jangan sampai kenaikan harga pangan menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk membeli dan lebih menahan konsumsinya.
Kesejahteraan petani tanaman pangan, harus juga menjadi prioritas pemerintah. Ketahanan pangan tidak terlepas dari stok pangan yang aman. Stok pangan yang aman dapat terwujud, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan produksi pangan lokal. Lumrah jika petani tanaman pangan akan meningkatkan produksinya ketika penghasilan yang diperoleh dari usahanya itu menjanjikan.
Penghitungan kebutuhan pangan daerah juga harus akurat. Selisih antara kebutuhan dan produksi daerah, mengharuskan pemerintah daerah untuk memenuhinya dari luar daerah. Jangan sampai impor pangan dari luar daerah, malah akan merugikan petani lokal yang juga menghasilkan produk yang sama.
Kemudian kelanjutan program diversifikasi pangan. Terdapat beragam makanan pokok sumber karbohidrat yang tumbuh dan ada di Indonesia sebagai pengganti beras, ada ubi, jagung, sagu, kentang dan lainnya. Sekarang tinggal bagaimana cara pemerintah untuk dapat merubah pola makan orang Jambi untuk beralih ke makanan pokok bukan beras. Sosialisasi bukan hanya melalui lip service saja, akan tetapi perlu juga dengan pemberian contoh dari pejabat pemerintah. Siapa tau jika sudah dilakukan oleh pejabat pemerintah, masyarakat akan berbondong-berbondong beralih ke makanan pokok lain.
Semoga dengan perhatian yang intensif dari pemerintah, menjadikan tujuan ketahanan pangan di Provinsi Jambi dapat tercapai. Tidak ada lagi penduduk yang kekurangan pangan. Kedaulatan pangan tercapai, penduduk Jambi sejahtera. Salam
Penulis
Nama: Nopriansyah, SST, MSi
Jabatan : Statistisi BPS Provinsi Jambi
