Uncategorized

COMMON LAW DAN CIVIL LAW, dalam perspektif Perbandingan

COMMON LAW DAN CIVIL LAW, dalam perspektif Perbandingan

Peristiwajambi.com, JAMBI – Common Law dan Civil Law merupakan Sistem hukum yang banyak diterapkan di Dunia hingga saat ini. Sejarah penerapan dari Sistem hukum tersebut salah satunya dikarenakan menjadi negara jajaran dari negara penjajah yang menganut sistem Common Law ataupun Civil Law.

Common Law merupakan paham “the rule of law” yang bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau common law system. Rule of Law merupakan konsep dimana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. Common law lahir berdasarkan tradisi, kebiasaan dan berkembang dari preseden yang dipergunakan oleh hakim untuk menyelesaikan suatu kasus yang masuk dalam persidangan.

Dari segi penggolongannya, common law juga mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa Kontinental. Sedangkan hukum privat lebih dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah hukum tentang hak milik (law of property), hukum tentang orang (law of person), hukum perjanjian (law of contract) dan hukum tentang perbuatan melawan hukum (law of torts) yang tersebar di dalam peraturan-peraturan tertulis, putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan.

Sedangkan Civil law merupakan sistem hukum yang tertua dan paling berpengaruh di dunia, berasal dari tradisi Roman-Germania. Sistem hukum Romawi ini menyebar ke berbagai belahan dunia bersama dengan meluasnya Kerajaan Romawi. Sistem hukum ini kemudian dikodifikasikan oleh Kaisar Yustinus di abad ke 6. The Corpus Juris Civilis diselesaikan pada tahun 534 M. Ketika Eropa mulai mempunyai pemerintahan sendiri, hukum Romawi digunakan sebagai dasar dari hukum nasional masing-masing negara. Napoleon Bonaparte di Prancis dengan Code Napoleon pada tahun 1804 dan Jerman dengan Civil Code pada tahun 1896. Paham rechtstaats dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.

Dari segi penggolongan, civil law dibagi dalam bidang hukum publik dan bidang hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pidana. Sedangkan hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hukum privat meliputi hukum perdata yang meliputi juga hukum sipil dan hukum dagang.

Ciri atau karakteristik dari sistem Common Law adalah:
1. Yurisprudensi sebagai sumber hukum utama
2. Dianutnya Doktrin Stare Decicis/Sistem Preseden
3. Adversary System dalam proses peradilan

Ad. 1 Yurisprudensi sebagai sumber hukum utama
Ada 2 (dua) alasan mengapa yurisprudensi dianut dalam sistem Common Law, yaitu :
a. Alasan psikologis
Alasannya adalah karena setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara, ia cenderung sedapat-dapatnya mencari alasan pembenar atas putusannya dengan merujuk kepada putusan yang telah ada sebelumnya dari pada memikul tanggungjawab atas putusan yang dibuatnya sendiri.
b. Alasan praktis
Diharapkan adanya putusan yang seragam karena sering diungkapkan bahwa hukum harus mempunyai kepastian daripada menonjolkan keadilan pada setiap kasus konkrit.

Selain itu menurut sistem Common Law, menempatkan undang-undang sebagai acuan utama merupakan suatu perbuatan yang berbahaya karena aturan undang-undang itu merupakan hasil karya kaum teoretisi yang bukan tidak mungkin berbeda dengan kenyataan dan tidak sinkron dengan kebutuhan. Lagi pula dengan berjalannya waktu, undang-undang itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada, sehingga memerlukan intrepretasi pengadilan.

Ad. 2 Dianutnya Doktrin Stare Decicis/Preseden
Doktrin ini secara substansial mengandung makna bahwa hakim terikat untuk mengikuti dan atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa.
Maskipun dalam sistem Common Law, dikatakan berlaku doktrin Stare Decisis, akan tetapi bukan berarti tidak dimungkinkan adanya penyimpangan oleh pengadlan, dengan melakukan distinguishing, asalkan saja pengadilan dapat membuktikan bahwa fakta yang dihadapi berlainan dengan fakta yang telah diputus oleh pengadilan terdahulu. Artinya, fakta yang baru itu dinyatakan tidak serupa dengan fakta yang telah mempunyai preseden.

Ad. 3. Adversary System dalam Proses Peradilan
Dalam sistem ini kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan lawyernya berhadapan di depan hakim. Para pihak masing-masing menyusun strategi sedemikian rupa dan mengemukakan dalil-dalil dan alat-alat bukti sebanyak-banyaknya di pengadilan. Jadi yang berperkara merupakan lawan antar satu dengan yang lainnya yang dipimpin oleh lawyernya masing-masing.

Ciri atau karakteristik dari sistem Civil Law adalah:
1. Adanya sistem kodifikasi
2. Hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin stare decicis, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama
3. Sistem peradilannya bersifat inkuisitorial

Ad.1 Adanya sistem kodifikasi
Alasan mengapa sistem Civil Law menganut paham kodifikasi adalah antara lain karena demi kepentingan politik Imperium Romawi, di samping kepentingan-kepentingan lainnya di luar itu. Kodifikasi diperlukan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam dan di tengah-tengah keberagaman hukum. Agar kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan sebagai peraturan raja supaya ditetapkan menjadi hukum yang berlaku secara umum, perlu dipikirkan kesatuan hukum yang berkepastian. Pemikiran itu, solusinya adalah diperlukannya suatu kodifikasi hukum.

Ad. 2 Hakim Tidak Terikat pada Preseden
Mengutip pendapat Paul Scholten yang mengatakan bahwa maksud pengorganisasian organ-organ negara Belanda tentang adanya pemisahaan antar kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi serta kekuasaan eksekutif, dan tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya, dengan cara tersebut maka terbentuklah yurisprudensi.

Ad. 3 Peradilan Menganut Sistem Inkuisitorial
Dalam sistem ini hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti. Hakim di dalam sistem Civil Law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapainya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.

Point Utama Perbandingan adalah Dalam Common Law Tradition, sumber hukum yang utama adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat serta perjanjian-perjanjian yang telah disepakati para pihak. Sedangkan dalam Civil Law Tradition, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah merupakan sumber hukum yang utama.

Disusun Oleh : M. ANDYANSYAH
______________________
Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Jambi
Nomor Induk Mahasiswa : P3B120022
Mata Kuliah : Perbandingan Sistem Hukum
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Elita Rahmi., SH., MH.

To Top