Hukum

Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Eksekutorial Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Perkembangan Ilmu Hukum

Muhammad Randhy Martadinata

Muhammad Randhy Martadinata

Peristiwajambi.com, Jambi
Negara hukum bertujuan untuk menghindarkan negara atau pemerintah bertindak sewenang-wenang, seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia terlebih disaat bencana Pandemi Covid 19 sekarang ini, hukum pun sudah pasti turut berkembang. Pada era saat ini, tatanan kehidupan masyarakat berkembang menjadi sangat mengkhawatirkan dengan bergejolaknya terutama pada sektor pertumbuhan ekonomi dan sektor pendidikan, namun bertambahnya orang-orang yang berpendidikan dan perkembangan ekonomi yang akan mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Salah satu muatan paling penting dari suatu Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagaimana penyelenggaraan kekuasaan negara itu dijalankan oleh organ-organ Negara atau pemerintah.
Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara.

Hakim mempunyai tugas menegakan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfataan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Sebagaimana sebuah konsep negara hukum dan konsep dari pemisahan kekuasaan sama-sama dalam penyelenggaraan negara, agar terciptanya hubungan yang baik antara penguasa dan rakyat dibutuhkan adanya suatu peradilan. Salah satu nya adalah peradilan administrasi. Dikarenakan pemerintah memiliki kewenangan dalam hal regeling (pengaturan) dan bechsikking (keputusan)

Prof. Dr. Bahder Johan Nasution. SH., M.Hum, Menjelaskan : Konsep Negara hukum (Rechtsstaat), mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan.

2. Pembagian Kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan Negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.

3. Hak-hak dasar, hak dasar meupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat, dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk Undang-Undang.

4. Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak Pemerintah..(Bahde Johan Nasution,2012 : 75)

Tugas dari penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam melahirkan putusan di pengadilan. Putusan hakim seringkali memunculkan tundingan sinis dari masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keluhan tentang putusan yang dianggap belum mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dengan kata lain sebuah produk dari putusan hakim harus dapat diterima oleh masyarakat.

Pengertian dapat tidaknya diterima suatu putusan hakim yaitu bahwa hendaknya jangan diartikan secara murni dan faktual karena hakim bukan corong undang-undang (bouche de la loi) dan juga bukan corong masyarakat (bouche de la société), sehingga Cita Hukum (Idee des Recht) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (rechtssicherkeit), keadilan (gerechtig- keit) dan kemanfaatan (zweckmasigkeit).
Sesuai konteks penegakkan hukum, berhasil atau tidak suatu penegakkan hukum sangat tergantung pada dapat dilaksanakan atau tidaknya setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal inilah yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat apakah hukum itu benar-benar ada dan diterapkan secara konsekuen serta murni pada suatu negara hukum, dimana Negara hukum memiliki konsekuensi yang mendasar bahwa di dalam negara hukum haruslah melindungi hak asasi manusia, kemudian adanya ketegasan dalam pemegang kekuasaan negara, dan setiap tindakan dari pemerintah haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F.R. Bothlingk dalam Ridwan HR menjelaskan “De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (negara, di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum)”. (Ridwan HR,2011:21), serta A. Hamid S.

Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa “negara hukum (rechtsstaat) secara sederhana adalah negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum”. (A. Hamid S. Attamimi,1992 : 8)

Dari penjelasan diatas bahwa Negara Hukum memberikan jaminan adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum. Jaminan itu umumnya dituangkan dalam konstitusi negara bukan pada peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi Negara, Undang-Undang dasar negara berisi ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia dan Jika dilihat dari konsep negara hukum sebagai penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain

“….opgelegd om de samenleving vreedzam, rechtvaardig, en doelmatig te ordemen” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna).

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Meskipun demikian, untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, hukum tata negara ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan kata lain, Hukum Tata Negara membutuhkan hukum lain yang lebih bersifat teknis.

Hukum tersebut adalah Hukum Administrasi Negara. J.B.J.M. ten Berge dalam Ridwan HR, mengatakan bahwa : “Hukum Administrasi Negara adalah sebagai “in het verlengde van het staatsrecht” (perpanjangan dari hukum tata negara) atau “als secundair recht heft meer betrekking op de nadare differentiatie van de publieke rechtscorde onder invloed van de taakuitoefening door de overheid” (sebagai hukum sekunder yang berkenaan dengan keanekaragaman lebih mendalam dari tatanan hukum publik sebagai akibat pelaksanaan tugas oleh penguasa). (Ridwan HR. 2011:23)

Apabila dihubungkan dengan teori pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu bahwa dalam suatu negara memiliki tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan formulasi (pembuat undang-undang), kekuasaan pelaksana undang-undang, dan kekuasaan mengadili sesuai undang-undang, antara lain kekuasaan itu dilembagakan sebagai berikut : a. Kekuasan legislatif, kekuasaan pembuat undang-undang, b. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan pelaksana undang-undang dan c. Kekuasaan yudisil, kekuasaan mengadili sesuai undang-undang.

Montesquieu dalam Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa : “Di setiap negara, selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil. (Jimly Asshiddiqie.2010:30)

Lee Cameron McDonald dalam Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa : yang dimaksudkan oleh Montesquieu dengan perkataan “the executive in regard to matters that depend on the civil law” itu tidak lain adalah the judiciary. Jika ketiga fungsi kekuasaan itu terhimpun dalam satu tangan atau badan, niscaya kebebasan akan berakhir. (Ibid., hlm. 31)

Kekuasaan yang diidealkan oleh Montesquieu adalah fungsi ketiga kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ negara hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak. Jika kekuasaan negara tidak dipisahkan maka kebebasan akan terancam.

Konsep trias politica yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances, adanya benturan-benturan antara pemenuhan keadilan prosedural di satu sisi dan keadilan substantif di sisi lain, sehingga hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tujuan pembentukannya, berfungsi menyelesaian sengketa antara pemerintah dengan warga masyarakat atau badan hukum yakni berupa sengketa yang timbul dari akibat tindakan pemerintah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak dan kepentingan warga Negara atau badan hukum itu sendiri. Dengan demikian bahwa Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat.

Problematika tidak dilaksanakannya putusan yang telah mempunyai hukum tetap diatas menjadi catatan buruk dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, sedangkan pranata hukum yang mengatur sanksi yang tegas bagi Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak bersedia melaksanakan isi putusan dalam ketentuan perundang- undangan belum kunjung direvisi dan berbagai pendapat atau masukan yang disampaikan para ahli hukum Tata Negara masih sebatas ke depan para Pejabat Tata Usaha Negara secara moral dan sanksi hukum yang tegas dapat dengan serta merta dan sukarela melaksanakan setiap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta adanya peraturan yang tegas yang menjadi payung hukum bagi pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum dalam mempertahankan hak dan kepentingannya atas maksud pelaksanaan putusan tersebut.

Terlihat dimana yang menjadi faktor penyebab tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) disebabka beberapa hal, antara lain menyebabkan Peradilan Tata Usaha Negara lebih mudah, cepat dan biaya ringan serta dipandang akan lebih efektif untuk membuat efek jera para pejabat Tata Usaha Negara untuk dapat mematuhi dan melaksanakan isi putusan sehingga tujuan penegakan hukum untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum akan dapat dicapai dalam kurun waktu tidak terlalu lama.
Paling terpenting di dalam sebuah Peradilan untuk dapat melaksanakan Putusan Peradilan dengan adanya Pengaturan tentang lembaga eksekutorial yang berfungsi melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maupun sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara agar taat hukum untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijde) serta ketegasan mengenai besarnya uang paksa (dwangsom) yang dibebankan kepada Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang membandel karena tidak melaksanakan isi putusan sekalipun proses dan prosedurnya telah dijalankan perlu menjadi perhatian serius bagi pembuat Undang-Undang untuk memperbuat aturan yang lebih tegas dan konkrit dalam sistem hukum Peradilan Tata Usaha Negara sehingga faktor penyebab yang paling dominan yang menghambat tidak dilaksanakannya putusan yang berakibat keadilan dan kepastian hukum menjadi terabaikan dapat diatasi dalam praktek pelaksanaannya.

Disamping penerapan upaya paksa berupa pembebanan kewajiban untuk membayar uang paksa (dwangsom) dan sanksi administratif berupa pencoptan dan atau pembebas tugasan dari jabatan bagi Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara disarankan agar upaya kriminalisasi berupa tuduhan penghinaan terhadap pengadilan dengan penerapan lembaga contempt of court juga dapat dijalankan sehingga penerapan saksi pidana tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk membuat efek jera bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan.

Disusun Oleh : Muhammad Randhy Martadinata
: mrandhy22@yahoo.co.id
Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Jambi
Nomor Induk Mahasiswa : P3B120021
Mata Kuliah : Filsafat Ilmu
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Elita Rahmi., SH., MP.rof.

To Top