Advertorial

Fachrori Harap Melalui Bimbingan KPK Menjadi Upaya Agar Aset atau Barang Milik Daerah Tidak Hilang

 

Fachrori Harap Melalui Bimbingan KPK Menjadi Upaya Agar Aset atau Barang Milik Daerah Tidak Hilang

Peristiwajambi.com, JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi lakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Gubernur Jambi Bersama Bupati/ Walikota se Provinsi Jambi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tentang Kerjasama di Bidang Pertanahan Nota Kesepahaman antara Gubernur Jambi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Usaha Negara, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Kamis (20/6/2019).

Dalam sambutannya Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar, M.Hum menyampaikan salah satu upaya KPK dalam menerangkan fungsinya adalah mendorong perbaikan tata kelola pemerintah daerah dibidang perbaikan sistem administrasi pengelolaan penerimaan daerah. Salah satu potensi penerimaan daerah yang masih sangat potensi untuk di Optimalkan adalah barang milik daerah dalam bentuk tanah.

Pemanfaatan barang milik daerah khususnya tanah memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pemanfaatan tersebut belum optimal di Provinsi Jambi. Masih adanya gugatan atau pendudukan fisik dan lain sebagainya yang terjadi terhadap aset dan barang milik daerah. Penyelesaian sengketa ini kadangkala menjadi sangat rumit karena masing-masing pihak memiliki bukti hukum sendiri yang kadangkala dengan kekuatan hukum yang sama.

“Melalui bimbingan KPK dan kesepakatan kerjasama yang nanti akan kita tandatangani bersama antara Gubernur dengan Kakanwil BPN dan antara Bupati/Walikota dengan Kepala Kantor Pertanahan diharapkan menjadi upaya agar aset atau barang daerah tidak hilang dan diakui oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.” Harap Fachrori.

Fachrori menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk tertib administrasi seperti bukti fisik atau catatan tertentu serta sertifikasi terhadap barang milik daerah yang dimiliki sebagai bukti hukum yang sah.

“Namun kami akui, masih banyak yang harus dibenahi. Untuk itu kedepan kami sangat memerlukan bimbingan dari KPK secara lebih intensif, terutama bimbingan mengenai cara meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan melalui host-to-host data peralihan hak atas tanah antara BPN dan pemerintah daerah serta mengurangi konflik dan sengketa tanah” tuturnya.

Lanjut Fachrori, terhadap konflik dan sengketa yang terjadi, kadangkala juga disebabkan oleh terbatasnya pemahaman Aparatur terhadap cara penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. “Untuk itu saya sangat mengapresiasi perjanjian kerjasama yang hari ini juga dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Usaha Negara, semoga kesepakatan ini juga terimplikasikan dengan baik dimasa yang akan datang” Pungkas Fachrori.

Turut hadir, Kepala Daerah se-Provinsi Jambi, Sekertaris Daerah Provinsi Jambi, Unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan tamu undangan lainnya.

(Rma)

Terpopuler

To Top