Peristiwa

Sekda Hadiri Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Untuk Tim TPKD

 

Sekda Hadiri Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Untuk Tim TPKD

Peristiwajambi.com, JAMBI – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M. Dianto hadiri acara forum diskusi penyelesaian kerugian negara/daerah untuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) pada pemerintah daerah di wilayah Jambi, Riau dan Bengkulu, di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jambi, Jum’at (09/11).

Kegiatan ini diikuti oleh 130 peserta yaitu dari para Sekda, dan lainnya. Dalam acara tersebut juga hadir Wakil Kepala BPK RI Bahrullah Akbar, Kepala Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara (Kaditama Binbangkum) BPK RI Nizam Bahrudin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M. Dianto dalam sambutannya mengatakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara/daerah menuntut kehati-hatian dan kecermatan dari setiap aparatur yang melaksanakannya.

“Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, efektif dan efisien serta profesional dan bertanggungjawab, hal tersebut bertujuan agar pengelolaan keuangan negara/daerah dilaksanakan dengan baik dan benar, terhindar dari berbagai kesalahan dan penyimpangan, namun dalam pelaksanaannya tidak dipungkiri kesalahan dan penyimpangan mungkin saja dapat terjadi walaupun hal tersebut sangat tidak diharapkan,” ujarnya.

Dianto menjelaskan kesalahan dan penyimpangan yang terjadi berpotensi menyebabkan kehilangan atas kekayaan negara/daerah yang menyebabkan negara/daerah mengalami kerugian.

“Kesalahan dan penyimpangan keuangan negara/daerah umumnya melibatkan aparatur negara/daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan negara/daerah yang disebabkan kelalaian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik mengandung unsur kesengajaan maupun tidak mengandung unsur kesengajaan,” tuturnya.

Maka dari itu, kata Dianto, pertemuan ini penting dan strategis guna memperkuat jalur komunikasi, membangun sinergi dan memperkokoh komitmen dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan negara/daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel.

“Kegiatan ini juga dapat meningkatkan fungsi dan peran Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan para pengelola keuangan daerah dalam melaksanakan tugasnya,” pungkas Dianto.

Sebelumnya, Wakil BPK RI, Bahrullah Akbar mengajak peserta untuk bertanggung jawab di bidang yang transparansi dan akuntabilitas antara BPK dan Pemerintah Provinsi maupun Kota dan Kabupaten.

“Melalui diskusi ini, agar suatu saat bisa menjadikan tata kelola yang lebih baik dalam keuangan di pemerintahan daerah,” Singkatnya.

(Rma)

Terpopuler

To Top