Advertorial

Wagub Harap Penyusunan RUU Menjadi Realisasi Lebih Konkrit Dari Amanat UUD NRI Tahun 1945

Photo Barsama Dengan DPD RI, Rektor Unja

Peristiwajambi.com, JAMBI – Wakil Gubernur Jambi H. Fachrori Umar hadiri acara uji Sahih RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Adat, kerja sama antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR-RI), bertempat di Ruang Senat Universitas Jambi Lantai 3 Gedung Rektorat Kampus Pinang Masak Mendalo, Senin (19/3).

Dalam sambutannya Wagub menyampaikan, Masyarakat Adat baik masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisionil adalah sebagian komponen warga bangsa kita. Mereka telah hadir di negara kita jauh sebelum negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

“Karena itu hak-hak mereka dihormati dan dilindungi dalam UUD NRI Tahun 1945. Pernyataan Konstitusi seperti “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, (Pasal 18B ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945), atau “Identitas budaya dan hak masyarakat tradinional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” (Pasal 28I
UUD NRI Tahun 1945) atau pengakuan tentang budaya sebagainya tertuang dalam Pasal 32 NRI Tahun 1945 jelas mengukuhkan keinginan negara untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat, identitas budaya mereka dan kebudayaan mereka” Ujar Wagub.

Dikatakan Wagub, Pengaturan singkat dalam konstitusi yang menghendaki pengaturan lebih jauh dalam undang – undang menunjukkan bahwa ada maksud untuk mengatur secara memadai, guna mewujudkan penghormatan dan pelidungan tersebut.

“Guna mewujudkan amanat UUD NRI Tahun 1945 telah dibuat aturan yang berkaitan dengan masyarakat adat dalam beberapa peraturan
secara tersebar” Tambah Wagub.

Dijelaskan Wagub, Maksud dan Tujuan Uji Sahih RUU tentang Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ini bermaksud untuk menjaring masukan dari pakar dan stakeholders terkait RUU tentang Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat.

“Oleh Karena itu, maka secara khusus Uji Sahih ini bertujuan untuk :
1) Memperoleh masukan (perbaikan) dari peserta terhadap norma (substansi yang telah diatur dalam RUU tentang Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat.
2) Untuk mendapatkan masukan dan saran (termasuk inventarisasi masalah) multi stakeholders terhadap substansi Naskah Akademik dan legislative drafting RUU Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat.
3) Untuk mendapatkan dukungan dan membangun adat. jejaring multi stakeholders di lingkungan pegiat masyarakat.
4) Menyosialisasikan RUU tentang Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Adat” Jelas Wagub.

Wagub berharap penyusunan RUU ini menjadi realisasi lebih konkrit dari amanat UUD NRI Tahun 1945.

“Selebihnya diharapkan semua pengaturan mengenai masyarakat Adat dapat diwadahi dalam satu dalam undang-undang yang relatif lengkap dan responsif guna membawa masyarakat Adat menuju era baru yang yang lebih nyaman dan terjamin dalam naungan Negara hukum Indonesia yang menunjang tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab dan berkeadilan sosial” Tutup Wagub.

Turut hadir dalam acara tersebut, Rektor Unja, Anggota Komisi I DPR RI, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi, DPRD Kabupaten se-Provinsi Jambi, Rektor PTN/PTS, Lembaga Adat, LSM/Lembaga Penelitian, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

(Rhama)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top