Connect with us

Rapat Kerja Bersama Menteri LHK, Ria Mayang Sari Usulkan Penanganan Ilegal Driling

Peristiwa

Rapat Kerja Bersama Menteri LHK, Ria Mayang Sari Usulkan Penanganan Ilegal Driling

 

Rapat Kerja Bersama Menteri LHK, Ria Mayang Sari Usulkan Penanganan Ilegal Driling

Peristiwajambi.com, JAKARTA – Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bertempat di Ruang Rapat Komite II/Majapahit II, Senin (17/2/2020).

Dalam rapat tersebut Ria Mayang Sari, S.H., M.H Perwakilan dari Provinsi Jambi menyampaikan berbagai usulan dari Pemerintah Provinsi Jambi terkait bidang lingkungan dan kehutanan, salah satunya berkaitan dengan bantuan penanganan Ilegal Driling.

“Saat ini sekitar 1.693 sumur Ilegal Driling yang ada di Provinsi Jambi, baru sekitar 300an sumur yang dapat ditutupi Pemerintah Provinsi Jambi dikarenakan keterbatasan anggaran.” Papar Wanita yang akrab disapa Mayang ini.

Ria Mayang Sari berharap Pemerintah Pusat dapat membantu mengalokasikan dana untuk penanganan Ilegal drilling yang ada di Provinsi Jambi Lebih besar dari tahun sebelumnya.

“Besarnya anggaran perbaikan kerusakan tersebut dan terbatasnya anggaran Pemerintah Provinsi Jambi menyebabkan perlunya dukungan dari Pemerintah Pusat.” Ujar Mayang.

Ria Mayang Sari juga berharap kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar kawasan Ilegal Driling yang ada di Provinsi Jambi tersebut dapat di pulihkan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya menyampaikan bahwa terkait dengan konteks penanganan illegal drilling perlu koordinasi dengan Kementerian ESDM. Untuk itu, ke depan perlu diagendakan rapat kerja yang secara khusus membahas persoalan illegal drilling.

“Bicara konteks Ilegal Driling, saya sudah membicarakan bersama Menteri ESDM untuk bersama-sama dan Kementerian ESDM akan berada di garis depan karena ESDM lebih kepada pengawasannya.” Pungkas Menteri LHK. (Rma)

Berita terkait

To Top